Berikut ini Contoh 125 Judul Skripsi Hukum Paling Recomended untuk teman teman mahasiswa yang sedang dalam proses menentukan judul skripsi . Perlu hati hati dalam menentukan judul skripsi agar tidak keliru . Kekeliruan menentukan judul sangat fatal bisa berakibat mancetnya skripsi.
Silahkan teman teman perhatikan dan cermati satu persatunya judul skripsi dibawah ini, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teman teman . Saya yakin dengan membaca contoh skripsi berikut ini dapat membantu teman teman menemukan skripsi yang teman teman inginkan.
Contoh 125 Judul Skripsi Hukum Paling Recomended
KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA ( Studi pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok).
TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA.
Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAMPROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT BPR SALIMPAUNG SEPAKAT DI TANAH DATAR.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO) .
PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA MITRA BINAANNYA.
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG.
FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.
PENGGUNAAN KARTU ASKES LAMINASI BARCODE OLEH PASIEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ( RSUP ) M. DJAMIL PADANG.
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN EMAS OLEH PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAMPADANG.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013.
HARMONISASI MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA LISAN DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO.
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PADANG.
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN OBLIGASI RITEL INDONESIA (ORI 010) MELALUI PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG.
PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. ARTIKEL PENELITIAN .
PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG. Pasca Sarjana Unand.
Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Tentang Perlindungan Benda Budaya. Jurnal Antropologi, VII (11). ISSN 1410-8356
KONSTRIBUSI DAN DOMINASI AJARAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI PANCASILA.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA OUTSOURCING DENGAN KOPERASI KARYAWAN AVIA JAYA.
Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Pemberian Garansi pada Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Honda antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di KOta PAdang.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) PADANG.
Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura ( SSBV ).
PRAKTEK PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG.
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERA.H Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemberian Jasa HUkum oleh Advokat pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN ENERGI DI KABUPATEN DHARMASRAYA”.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK)DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PADANG.
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR. SULIKI GUNUNG MAS.
PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PEMENUHAN SYARAT HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH.
KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PutusanMahkamahKonstitusiNomor 12-16-19/PUU-IV/2006 danPutusanMahkamahKonstitusiNomor 14/PUU-XI/2013).
KEDUDUKAN HAK INGKAR NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012.
PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJALANI PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT).
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERIKSAAN SAKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN NOMOR PERKARA : 75/PID.B/2012/PN-BT.
PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Bukik Apik-Simpang Kuranji di Kabupaten Lima Puluh Kota.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian dalam Hukum Tatanegara).
PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PPU-IV/2006.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SEGI KEWENANGAN DAERAH.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SURETY BOND PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 CABANG PADANG.
Tanggung Jawab Pengangkut pada pengangkutan Cargo pada PT. MERPATI NUSANTARA PADANG.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG (STUDI KASUS KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN). Masters thesis,
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU SD, SMP, DAN SMA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.
PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG. ARTIKEL PENELITIAN .
ANALISIS YURUDIS TERHADAP PENERAPAN AMDAL DALAM PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KETAPING.
PERLINDUNGAN PESIEN DI DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG.
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011.
YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982.
PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERKARA NOMOR:10/PID.B/2011/PN.PDG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG).
PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DI POLRESTA PADANG.
MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA (Study Kasus Pada Bank Bukopin,Tbk Cabang Padang).
EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (MERCENARIES) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang).
SERTIFIKASI TANAHWAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PROSES PENYELESAIAN PENUMPUKAN PENDAFTAR KEBERANGKATAN CALON JAMAAH DALAMPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASUS KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG.
SERTIFIKASI TANAHWAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM I-03/AD/VII/2013).
KAJIAN ANALISIS KOMPARATIF TENTANG UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK).
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENABUNG BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/ POJK.07/ 2013 PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA ( Studi Di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai ).
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PERPARKIRAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Rasidin DI KOTA PADANG TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM.
PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN ( Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang).
PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN ( Studi Kasus Polres Kota Pariaman).
TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN OLEH TIM PEMERIKSA PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG (Putusan No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG).
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012.
PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENSIUN DALAM ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JTWA PROGRAM BRIVESTA MEDIKA PADA ASURANSI PT BRINGIN LIFE SYARIAH CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DENGAN PT. BARETTAMUDA PRATAMA DALAM PEMBANGUNAN PLAZA BULITTINGGI.
PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS.
PENGAWAASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PRODUK PANGAN DI PADANG.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENABUNG PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT DENGAN PIHAK KETIGA.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011.
Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT.
TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST).
KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PELAKSANAANYA DI KOTA BATAM.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) TERHADAP PELAKU USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG.
STATUS HUBUNGAN HUKUM PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto).
TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST).
PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYIKAPI PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ALASAN NEGARA LAIN MELAKUKAN INVASI ( STUDI : INVASI AMERIKA SERIKAT (AS) TERHADAP IRAK TAHUN 2003).
PERANAN BADAN ARBITRASE NASIONAL (BASYARNAS) SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.
Tinjauan Yuridis tentang Pengaruh Ibu Rumah Tangga dalam Bidang Pendidikan dan Pembentukan keluarga Sejahtera di Sumatera Barat. Fakultas Peternakan.
TANGGUNG JAWAB KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA (Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang).
MEKANISME PEMBERIAN GADAI DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP KESELAMATAN BARANG JAMINAN (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL II PADANG).
PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT. NEWSHIP NUSABERSAMA TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN. .
PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MUATAN KAPAL LAUT (MARINE CARGO) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TbK CABANG PADANG.
PAJAK REKLAME SUMBER PENDAPATAN ASLI KOTA PADANG.
PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM MENYELESAIKAN PEMBIYAAN MACET PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BERSENJATA ISRAEL- PALESTINA ( Periode dari Tahun 1993 sampai sekarang).
PENGATURAN TENTANG CABOTAGE DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL.
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau).
SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
PENGUJIAN TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
Analisis Penguatan Sektor Informal di Kota Padang.
PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat).
PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DITINJAU DARI PASAL 45 KUHAP.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ).
TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL PADA RUMAH KOS DI KOTA PADANG
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA.
Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA padang.
Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang).
MODEL SINKRONISASI DA\N KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).
PENYUSUNAN MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).
0 comments:
Post a Comment