Kumpulan 126 Skripsi Hukum Perdata PDF Lengkap Bisa Copy Paste

Kumpulan 126 Skripsi Hukum Perdata PDF Lengkap Bisa Copy Paste ini sangat membantu dalam menyusun skripsi dengan cara mudah.

Tidak perlu bingung dalam menyusun skripsi , karena sekarang ini sudah ada sumber referensi lengkap seperti SkripsiBagus.Com yang menyediakan bahan skripsi untuk memilih judul skripsi yang mudah dikerjakan, untuk menyusun proposal dan menyusun skripsi. Jadi teman teman yang perlu mencari di 1 tempat saja untuk mendapatkan skripsi skripsi lengkap dan berkualitas. Coba saja cara ini agar mudah dan cepat dalam menyusun skripsi.

Kumpulan 126 Skripsi Hukum Perdata PDF Lengkap Bisa Copy Paste

STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.

Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.

Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.

Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).

Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).

Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.

Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).

PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).

Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).

TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000

EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN.

Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam.

Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan.

Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.

Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi. 

Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah

Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan.

Penerapan Perjanjian lnternasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lmplementasi Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia. Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). pp. 57-77. ISSN 0216-8227

Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S.

Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anti money laundering regime in Indonesia: Prevention and eradication perspectives

Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan.

Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.

Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri.

Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks.

Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. 

Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945

Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.

Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.

Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional

Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis.

Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu

ak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan.

Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Is There any Doubt Regarding Women's Leadership in Indonesia?

Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000

Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982.

Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai.

Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.

Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.

Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.

Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.

Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional.

Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Read More

Contoh 125 Judul Skripsi Hukum Paling Recomended

Berikut ini Contoh 125 Judul Skripsi Hukum Paling Recomended untuk teman teman mahasiswa yang sedang dalam proses menentukan judul skripsi . Perlu hati hati dalam menentukan judul skripsi agar tidak keliru . Kekeliruan menentukan judul sangat fatal bisa berakibat mancetnya skripsi.

Silahkan teman teman perhatikan dan cermati satu persatunya judul skripsi dibawah ini, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teman teman . Saya yakin dengan membaca contoh skripsi berikut ini dapat membantu teman teman menemukan skripsi yang teman teman inginkan.

Contoh 125 Judul Skripsi Hukum Paling Recomended

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA ( Studi pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok). 

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA. 

Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. 

PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang). 

PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAMPROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang). 

PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT BPR SALIMPAUNG SEPAKAT DI TANAH DATAR. 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. 

PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO) . 

PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA MITRA BINAANNYA. 

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG. 

FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. 

PENGGUNAAN KARTU ASKES LAMINASI BARCODE OLEH PASIEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ( RSUP ) M. DJAMIL PADANG. 

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN EMAS OLEH PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAMPADANG. 

PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013. 

HARMONISASI MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 

PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA LISAN DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO. 

PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PADANG. 

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. 

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN OBLIGASI RITEL INDONESIA (ORI 010) MELALUI PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 

KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG. 

PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. ARTIKEL PENELITIAN .

PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG.  Pasca Sarjana Unand.

Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Tentang Perlindungan Benda Budaya. Jurnal Antropologi, VII (11). ISSN 1410-8356

KONSTRIBUSI DAN DOMINASI AJARAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI PANCASILA.  

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA OUTSOURCING DENGAN KOPERASI KARYAWAN AVIA JAYA. 

Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Pemberian Garansi pada Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Honda antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di KOta PAdang. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) PADANG. 

Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura ( SSBV ). 

PRAKTEK PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG. 

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERA.H Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Pemberian Jasa HUkum oleh Advokat pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang. 

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG PADANG. 

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN ENERGI DI KABUPATEN DHARMASRAYA”. 

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK)DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PADANG. 

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR. SULIKI GUNUNG MAS. 

PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

PEMENUHAN SYARAT HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH. 

KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PutusanMahkamahKonstitusiNomor 12-16-19/PUU-IV/2006 danPutusanMahkamahKonstitusiNomor 14/PUU-XI/2013). 

KEDUDUKAN HAK INGKAR NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012. 

PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJALANI PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT). 

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERIKSAAN SAKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN NOMOR PERKARA : 75/PID.B/2012/PN-BT. 

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Bukik Apik-Simpang Kuranji di Kabupaten Lima Puluh Kota. 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian dalam Hukum Tatanegara).  

PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PPU-IV/2006. 

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SEGI KEWENANGAN DAERAH. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN SURETY BOND PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 CABANG PADANG. 

Tanggung Jawab Pengangkut pada pengangkutan Cargo pada PT. MERPATI NUSANTARA PADANG. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG (STUDI KASUS KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN). Masters thesis,

PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU SD, SMP, DAN SMA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. 

PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG. ARTIKEL PENELITIAN .

ANALISIS YURUDIS TERHADAP PENERAPAN AMDAL DALAM PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KETAPING.  

PERLINDUNGAN PESIEN DI DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG.  

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA. 

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011. 

YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982. 

PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERKARA NOMOR:10/PID.B/2011/PN.PDG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG). 

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DI POLRESTA PADANG. 

MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA (Study Kasus Pada Bank Bukopin,Tbk Cabang Padang). 

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (MERCENARIES) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang). 

SERTIFIKASI TANAHWAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PROSES PENYELESAIAN PENUMPUKAN PENDAFTAR KEBERANGKATAN CALON JAMAAH DALAMPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASUS KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK. 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG. 

SERTIFIKASI TANAHWAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM I-03/AD/VII/2013). 

KAJIAN ANALISIS KOMPARATIF TENTANG UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK). 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENABUNG BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/ POJK.07/ 2013 PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG. 

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA ( Studi Di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai ). 

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PERPARKIRAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Rasidin DI KOTA PADANG TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR. 

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012. 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM. 

PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN ( Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). 

PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN ( Studi Kasus Polres Kota Pariaman). 

TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN OLEH TIM PEMERIKSA PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG (Putusan No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG). 

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012. 

PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENSIUN DALAM ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG. 

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI. 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JTWA PROGRAM BRIVESTA MEDIKA PADA ASURANSI PT BRINGIN LIFE SYARIAH CABANG PADANG. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DENGAN PT. BARETTAMUDA PRATAMA DALAM PEMBANGUNAN PLAZA BULITTINGGI. 

PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS. 

PENGAWAASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PRODUK PANGAN DI PADANG. 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN. 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENABUNG PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG. 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT DENGAN PIHAK KETIGA. 

FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. 

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011. 

Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. 

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT. 

TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST). 

KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PELAKSANAANYA DI KOTA BATAM. 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) TERHADAP PELAKU USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG. 

STATUS HUBUNGAN HUKUM PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto). 

TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST). 

PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYIKAPI PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ALASAN NEGARA LAIN MELAKUKAN INVASI ( STUDI : INVASI AMERIKA SERIKAT (AS) TERHADAP IRAK TAHUN 2003). 

PERANAN BADAN ARBITRASE NASIONAL (BASYARNAS) SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH. 

Tinjauan Yuridis tentang Pengaruh Ibu Rumah Tangga dalam Bidang Pendidikan dan Pembentukan keluarga Sejahtera di Sumatera Barat.  Fakultas Peternakan.

TANGGUNG JAWAB KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA (Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang). 

MEKANISME PEMBERIAN GADAI DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP KESELAMATAN BARANG JAMINAN (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL II PADANG). 

PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT. NEWSHIP NUSABERSAMA TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN.  .

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MUATAN KAPAL LAUT (MARINE CARGO) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TbK CABANG PADANG. 

PAJAK REKLAME SUMBER PENDAPATAN ASLI KOTA PADANG. 

PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM MENYELESAIKAN PEMBIYAAN MACET PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI. 

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BERSENJATA ISRAEL- PALESTINA ( Periode dari Tahun 1993 sampai sekarang). 

PENGATURAN TENTANG CABOTAGE DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL. 

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau). 

SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 

PENGUJIAN TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Analisis Penguatan Sektor Informal di Kota Padang. 

PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat). 

PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DITINJAU DARI PASAL 45 KUHAP. 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ). 

TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL PADA RUMAH KOS DI KOTA PADANG 

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA. 

Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA padang. 

Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang). 

MODEL SINKRONISASI DA\N KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).  

PENYUSUNAN MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).  

Read More